Understanding Factors Affecting Local Administration Reform on Accrual-Based Financial Statements

Haryono Sukamdaru, Bambang subroto, Endang Mardiati

Abstract


This study is set out to analyze the understanding of local government officials on the accrual-based financial statements. The analyses are performed on the effects of training, education, working experience, and the quality of information technology to comprehending accrual-based financial statements. Furthermore, the data are collected using questionnaires, and distributed to all officials responsible for financial statements and financial administration officials in all working units (SKPD) in Probolinggo Municipality, and the used samples are 57 respondents. Data analysis method is double regression. The result of this study indicates that the training and working experience positively influences on the comprehension of accrual-based financial statements. The quality of education and information technology do not bring a pass to the understanding of accrual-based financial statements.

 

Keywords    :  Accrual-based financial statements understanding, education, information technology quality, training, work experience


Full Text:

PDF

References


Alijarde, M. I. (1997). The Usefulness of Financial Reporting in Spanish Local Government. Financial Accountibility & Management, 13(1), 17-34.

Arikunto, S. (2009). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Caccia, L., & Steccolini, I. (2006). Accounting Change in Italian Local Governments: What's Beyond Managerial Fashion? Critical Perspectives on Accounting, 17(2), 154-174.

Cahyadi, D. (2009). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, dan Posisi di Pemerintahan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Eksekutif dan Legislatif di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara). Tesis, Universitas Diponegoro.

Cavalluzzo, K. S., & Ittner, C. D. (2004). Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence from Government. Accounting, Organizations and Society, 29(3), 243-267.

Christiaens, J. (2001). Converging New Public Management Reforms and Diverging Accounting Practices in Flemish Local Governments. Financial Accountability & Management, 17(2), 153-170.

Christiaens, J., & Peteghem, V. V. (2007). Governmental Accounting Reform: Evolution of the Implementation in Flemish Municipalities. Financial Accountability & Management, 23(4), 375-399.

Christiaens, J., & Vanhee, C. (2001). Innovations in Governmental Accounting Systems: The Concept of a 'Mega General Ledger’ in Belgian Provinces. Working Paper, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent.

Christiaens, J., & Wielemaker, E. D. (2003). Financial Accounting Reform in Flemish Universities: An Empirical Study of the Implementation. Financial Accountability & Management, 19(2), 185-204.

Cohen, S., Kaimenaki, E., & Zorgios, Y. (2007). Assessing IT as a Key Success Factor for Accrual Accounting Implementation in Greek Municipalities. Financial Accountability & Management, 23(1), 91-111.

Eriva, C. Y., Islahuddin, & Darwanis. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan Jabatan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Aceh). Jurnal Akuntansi, 1(2).

Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 -5/E. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guthrie, J. (1998). Application of Accrual Accounting in the Australian Public Sector-Rhetoric or Reality? Financial Accountability & Management, 14(1), 1–19.

Halen, H., & Astuti, D. D. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan Accrual Basis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Jember (Studi Kasus pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Jember). Jurnal Relasi STIE Mandala Jember, 18, 98-119.

Insani, I. (2009). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Borneo Administrator, 5(3).

Jantong, A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten di Manggarai Nusa Tenggara Timur). Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Kuncoro, M. (2007). Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Koran Madura. (2016). Pemkot Probolinggo Kandas Raih Opini WTP. Dipetik Oktober 3, 2016, dari koranmadura.com: http://www.koranmadura.com/2016/06/29/pemkot-probolinggo-kandas-raih-opini-wtp/

Krumwiede, K. R. (1998). The Implementation Stages of Activity-Based Costing and The Impact of Contextual and Organizational Factors. Journal of Management Accounting Research, 10, 239-277.

Kusuma, M. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah. Diponegoro Journal of Accounting, 2(3), 1-14.

Lelono, K. M. (2014). Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga). Kertas Kerja, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Malik, N. (2010). Strategi Manajemen Sumberdaya Manusia Berorientasi Investasi Menuju Bangsa yang Berdaya Saing. SALAM, 13(2), 153-161.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mulyana, B. (2009). Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-Negara Lain: Tren di Negara-Negara Anggota OECD. Dipetik Oktober 16, 2016, dari uns.ac.id: http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-berbasis-akrual.pdf

Mulyawati, A. (2008). Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan di Bagian Spinning pada PT. Hanil Indonesia Boyolali Tahun 2008. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakartaf.

Nazier, D. M. (2009). Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan. Makalah Seminar Nasional Akuntansi tentang Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat dan Daerah Tanggal 22 Juli 2009. BPK RI.

Ouda, H. A. (2008). Towards a Generic Model for Government Sector Reform: The New Zealand Experience. International Journal Financial Management, 8(2), 78-100.

Parananda, B. H. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan Lama Masa Kerja terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) pada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pollitt, C. (2002). The New Public Management in International Perspective: An Analysis of Impacts and Effects. Dalam K. McLaughlin, S. P. Osborne, & E. Ferlie (Penyunt.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects (hal. 274-292). New York: Routledge.

Pristiani, P., & Mahmud, A. (2016). Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan Demografi Pegawai. Accounting Analysis Journal, 5(1), 1-8.

Purnamasari, D. I. (2005). Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Hubungan Partisipasi dengan Efektifitas Sistem Informasi. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, 1(3).

Raharjo, M. (2008). Dasar-dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme dan Gadamerian. Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group.

Rizkianci, A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). Organizational Behaviour (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Rosiana, E., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Pengaruh Kualitas SDM dan Teknologi Informasi terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No 71 Tahun 2010 (Studi Kasus pada SKPD-SKPD Pemerintah Kota Malang). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 4(2).

Selanno, H. (2014). Faktor Internal yang Mempengaruhi Perilaku Organisasi. Populis, 8(2).

Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1(1).

Simanjuntak, B. H. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia.

Supra, D. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Accounting Politeknik Sekayu (ACSY), 5(2), 9-23.

Suyanto, M. (2005). Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Usman, Sunandar, & Farida, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 15(2), 101-113.

Weiss, H. M. (1990). Learning Theory and Industrial and Organizational Psychology. Dalam M. D. Dunnette, & L. M. Hough (Penyunt.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (2nd ed., Vol. 1). Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, Inc.

Windels, P., & Christiaens, J. (2008). Management Reform in Flemish Public Centres for Social Welfare: Examining Organisational Change. Local Government Studies, 32(4), 389-411.

Wiraputra et al, W. K. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(2), 1-10.

Zetra, A. (2009). Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dipetik Oktober 13, 2016, dari bpk.go.id: http://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/07/270609-aidinil-zetra.pdf




DOI: http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v1i1.9750

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Journal of Accounting and Business Education



This Journal Indexed by:

            

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.